Mengawal Pendidikan Bermutu untuk Semua melalui 6 Lensa Kebijakan Strategis

Jakarta – Dewan Pendidikan Nasional (DPN) merancang program jangka pendek yang konkret, terukur, dan mudah dievaluasi dalam melakukan kajian kebijakan pendidikan nasional melalui pilar utama enam Lensa Kebijakan Pendidikan.

Program Dewan Pendidikan Nasional yang dirancang dalam rangka menjalankan fungsi utamanya untuk memberikan pertimbangan kebijakan, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas publik, menjadi respons cepat terhadap isu aktual pendidikan dasar dan menengah. Pilar utama kajian kebijakan pendidikan nasional dalam enam lensa kebijakan mencakup kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, daya saing pendidikan, akses pendidikan yang berkeadilan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pendidikan dan penguatan budaya dan karakter.

1. Lensa Kualitas Pendidikan

Dewan Pendidikan Nasional dalam melakukan kajian kebijakan pendidikan menempatkan kualitas pembelajaran sebagai pusat analisis dalam menilai kebijakan pendidikan. Fokus utamanya pada dampak terhadap proses dan hasil belajar.

Prioritas utama pada pemerataan guru yang berkualitas, peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, PAUD, penerapan deep learning dan kecerdasan artifisial, peningkatan literasi-numerasi, akses pendidikan lanjutan, serta pengurangan kesenjangan wilayah. Kajian yang akurat dan kredibel kemudian disusun menjadi sebuah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 

2. Lensa Relevansi Kebijakan

Lensa ini berfungsi sebagai alat baca untuk menilai apakah setiap isu, program, dan rekomendasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, satuan pendidikan, daerah, dunia kerja, perkembangan teknologi, serta karakter kebangsaan. Selain juga untuk memetakan isu prioritas relevansi pendidikan dasar dan menengah, data pendidikan yang tersedia, serta aspirasi dari daerah. 

Pemetaan ini penting agar DPN dapat menentukan isu yang paling mendesak, paling berdampak, dan paling membutuhkan pertimbangan kebijakan. Isu yang dipetakan mencakup kesesuaian kurikulum, pembelajaran, pendidikan vokasi, literasi digital, coding, kecerdasan artifisial, karakter kebangsaan, pendidikan nonformal, serta keragaman kebutuhan satuan pendidikan di berbagai wilayah.

Pilar ini menjadi fondasi DPN dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan kebijakan yang objektif, konstruktif, mudah direspons oleh pengambil keputusan. Pada akhirnya menghasilkan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan pendidikan dasar dan menengah.

3. Lensa Kebijakan Daya Saing

Lensa kebijakan yang memotret dan membaca berbagai program kementerian terkait mutu hasil belajar, talenta, transformasi sekolah termasuk guru, kepala sekolah, pembelajaran dan kepemimpinan di sekolah, serta kesiapan masa depan. Berkaitan dengan kesiapan masa depan, kajian berfokus pada penilaian pendidikan dasar dan menengah apakah dipersiapkan untuk masa depan yang ditandai oleh penempatan secara relevan atas kecerdasan artifisial, digitalisasi, kebutuhan kompetensi baru, dan perubahan dunia kerja, tanpa meninggalkan kelompok rentan dan daerah tertinggal. 

DPN dalam menjalankan fungsinya menelaah apakah kebijakan kementerian benar-benar memperkuat literasi, numerasi, sains dasar, kemampuan berbahasa, dan karakter murid sebagai fondasi utama daya saing bangsa. 

4. Akses Pendidikan yang Berkeadilan

Akses pendidikan yang berkeadilan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan wilayah, keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya implementasi kebijakan wajib belajar. Dewan Pendidikan Nasional memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan kajian kebijakan guna memastikan terwujudnya akses pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Kajian DPN, dalam rangka mendukung peningkatan akses pendidikan berkeadilan secara nasional, mengidentifikasi permasalahan dari berbagai faktor. Antara lain faktor hambatan akses pendidikan secara nasional, evaluasi implementasi kebijakan pendidikan terkait akses berkeadilan, kajian regulasi terkait akses, mereplikasi praktik baik, hingga menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk melalui Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas Pendidikan 

Perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pendidikan dasar dan menengah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mengetahui implementasi terkait tata kelola yang akuntabel serta optimal dalam pemanfaatan sumber daya pendidikan. Dewan Pendidikan Nasional memotret dan membaca berbagai program kementerian yang terkait dengan transformasi struktural, digitalisasi penuh, pemerataan mutu, penggunaan teknologi dalam melakukan kajian inti sebagai implementasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pendidikan.

6. Penguatan Budaya dan karakter    

Dewan Pendidikan Nasional memandang bahwa penguatan karakter hanya akan efektif jika berbasis pada pengamalan agama, budi pekerti baik, kebudayaan nasional dan kearifan lokal. Keberhasilan pembentukan karakter selain dalam ruang pendidikan sekolah, juga bergantung pada kolaborasi erat antara orangtua, guru, masyarakat dan pemuka agama.

Generasi muda bangsa dihadapkan pada kondisi pergeseran moral, karakter dan budaya bangsa akibat era globalisasi yang berdampak ganda. Di satu sisi mempercepat pertukaran budaya dan inovasi, di sisi lain mengancam nilai tradisional, memicu individualisme dan melunturkan budaya lokal. Penguatan akar budaya dan karakter menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pendidikan dasar dan menengah.

Ruang lingkup kajian kebijakan pendidikan nasional melalui lensa penguatan budaya dan karakter meliputi: mengidentifikasi permasalahan pendidikan karakter dan budaya secara nasional, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter; mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan karakter dan budaya; mengkaji regulasi yang terkait dengan pendidikan karakter; menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk melalui Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota; mengidentifikasi dan mereplikasi praktik baik; serta menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah.